Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berupaya mengatasi defisit pasokan gas alam cair (LNG) domestik untuk mencapai kemandirian energi. Strategi komprehensif ini melibatkan peninjauan ulang kontrak, optimalisasi produksi, dan pengembangan infrastruktur. Kekurangan pasokan LNG telah membebani sektor industri yang sangat bergantung pada gas. Pada 2023, pasokan domestik hanya memenuhi sekitar 70% kebutuhan industri, memaksa impor yang memengaruhi neraca perdagangan dan harga yang tidak stabil.
Peninjauan Kontrak dan Peningkatan Produksi Domestik
Pemerintah memulai dengan meninjau ulang seluruh kontrak penjualan LNG yang sudah ada. Tujuannya adalah mengalokasikan kembali sebagian pasokan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, dengan evaluasi cermat terhadap aspek hukum dan komersial guna menghindari sengketa. Melalui strategi ini, pemerintah menargetkan tambahan pasokan sebesar 500 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari) untuk mengurangi ketergantungan impor.
Selain meninjau kontrak, pemerintah juga berencana meningkatkan produksi LNG dari lapangan gas domestik, baik yang sudah ada maupun yang baru ditemukan. Investasi dalam eksplorasi dan eksploitasi gas akan digenjot untuk menambah cadangan serta kapasitas produksi. Kementerian ESDM menargetkan peningkatan produksi gas sebesar 1.000 MMSCFD dalam lima tahun mendatang. Untuk mencapainya, pemerintah akan memberikan insentif kepada investor dan menyederhanakan regulasi di sektor hulu migas, dengan fokus pengembangan pada lapangan gas potensial di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku.
Pengembangan Infrastruktur LNG
Pengembangan infrastruktur LNG merupakan pilar krusial dalam strategi ini. Indonesia memerlukan lebih banyak fasilitas regasifikasi dan jaringan pipa distribusi agar gas dapat tersalurkan efisien ke pusat-pusat industri. Saat ini, kapasitas regasifikasi nasional masih terbatas dan distribusinya belum merata.
Pemerintah berencana membangun dua terminal regasifikasi baru di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, dengan total kapasitas 200 MMSCFD, serta memperluas jaringan pipa gas sepanjang 1.000 km. Proyek-proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar USD 5 miliar.
Investasi ini krusial untuk memastikan bahwa LNG dapat mencapai seluruh industri yang membutuhkan, dari barat hingga timur Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, investasi ini penting demi pemerataan pasokan LNG. Upaya ini merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan memperkuat lanskap energi nasional.
Strategi komprehensif ini diharapkan memperkuat kemandirian energi Indonesia. Dengan mengamankan pasokan LNG domestik, pemerintah berupaya mendukung pertumbuhan industri, menciptakan stabilitas harga energi, dan mengurangi tekanan pada neraca perdagangan. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada implementasi efektif, koordinasi antarlembaga, serta dukungan pemangku kepentingan, termasuk industri dan masyarakat.
Tantangan seperti masalah perizinan, pembebasan lahan, dan fluktuasi harga komoditas global perlu diantisipasi dan diatasi. Tujuan akhirnya adalah memastikan pasokan gas yang berkelanjutan dan terjangkau, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar energi regional.
Secara ringkas, berikut adalah poin-poin utama upaya pemerintah mengatasi defisit LNG:
- Pemerintah meninjau ulang kontrak ekspor LNG untuk mengalihkan pasokan ke pasar domestik.
- Peninjauan kontrak ini menargetkan tambahan pasokan domestik sebesar 500 MMSCFD.
- Peningkatan produksi gas domestik ditargetkan sebesar 1.000 MMSCFD dalam lima tahun.
- Pembangunan dua terminal regasifikasi baru di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, serta perluasan jaringan pipa sepanjang 1.000 km.
- Total investasi untuk infrastruktur ini diperkirakan mencapai USD 5 miliar.
- Tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian energi dan stabilitas pasokan bagi industri domestik.
